fungsi dari kepolisian republik indonesia. (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. fungsi dari kepolisian republik indonesia

MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Oleh: Shinta Jayanti Apriana, S. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi. I. Baca juga: Viral, Video Gerombolan Pengendara Motor Ugal-ugalan di Sukoharjo, Ini Kata Polisi. Sehubungan dengan hal di atas pada pasal 3 ayat 1, pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. 2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,. id - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Kepolisian Republik Indonesia. 2010PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. Dadang Garnida, S. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan danKepala Kepolisian Republik Indonesia No 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelanggaraan Tugas Polri dan di pernaharui kembali dengan Perkap No 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas). 22BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Div Humas Polri berkedudukan langsung di bawah Kapolri. Sehingga dapat. Peraturan ini mengatur tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,. berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi jabatan pada satuan kerja di lingkungan Polri. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada. Staf Pribadi Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Spripim Polri) adalah unsur pelayanan yang bertugas membantu Kapolri/Wakapolri dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolri/Wakapolri. Lambang dan motto Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berbunyi Rastra. Puslitbang memiliki tugas pokok menyelenggarakan fungsi perencanaan dan penyusunan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan, baik dibidang pembinaan maupun operasional kepolisian melalui kegiatan inovasi dan rekayasa, pengawasan uji terhadap materiil, fasilitas, maupun jasa yang digunakan oleh satuan kerja kepolisian lainnya dalam. go. Fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, dari praktisi hukum sampai akademis bahkan masyarakat kebanyakan. Tak hanya itu, Sigit menyatakan, Polri juga harus melakukan kesiapan dan antisipasi sejak dini terkait dengan agenda event nasional maupun internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia saat Pandemi Covid-19. Baca juga: Serangan untuk Kompolnas dari DPR soal Kematian Brigadir J, dari Bersih-bersih, hingga Dievaluasi Keberadaannya. tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. komisi kode etik. KOMPAS. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, Bab III, Fungsi, Tugas, dan Wewenang: Tugas. Perubahan. Sejarah dan Peran Kepolisian Republik Indonesia Sebagai salah satu institusi penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia menghadapi sejumlah. Pasal 2 :” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Menurut Pasal 2 UU No. Fungsi dan Peranan. Oleh sebab itu, berikut ini kami paparkan apa-apa saja yang menjadi Fungsi dan -Wewenang Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni : Pasal 13. Arti lambang. Lembaga Kepolisian dalam organisasi negara lahir dari adanya fungsi kepolisian yang telah melekat pada setiap individu manusia untuk menjaga,. Selama menjadi anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian. Kenaikan pangkat Polri. go. Objek Tertentu. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. go. Pengertian pangkat tersebut termaktub dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016. Tinjauan Umum Mengenai Tugas Dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia . Dalam rangka memberikan identitas dan memupuk rasa solidaritas kerja setum Polri. Fungsi dan Peran Polri. Dalam menjalankan tugasnya, kejaksaan harus bebas dari pengaruh pihak mana pun. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. 26. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari. polri. Didi Widayadi. bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat di lingkungan. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai aparatur negara dan birokrasi pemerintahan. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia. tanggal 24 Januari 2007 tentang Jukrah dan laporan evaluasi terhadap Indeks kepuasan masyarakat kepada pelayanan publik di bidang SSB oleh Polri. Moto yang dibawa Polri adalah Rastra Sewakottama yang artinya abdi utama bagi nusa bangsa. ”wewenang untuk melaksanakan fungsi Kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Dalam keamanan dan pertahanan negara, Polri dan TNI juga terlibat dalam Sistem Pertahanan. Pada 1 September 2021 ini, mari kita menyimak lagi sejarah singkat polisi wanita di Indonesia dan awal mula Hari Polwan diperingati. 2 Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Persindo, Yogyakarta 2010, hal. 9. 1. Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAMANAN SWAKARSA. Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan,. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dapat merujuk pada pengertian. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Dari data tersebutKompolnas adalah singkatan dari Komisi Kepolisian Nasional. dan fungsinya. Pasal 2 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan. Bantuan Pengamanan. Slamet Uliandi,. Di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni pada pasal 30 ayat (4) UUD 1945, pasal 6 ayat (1) Tap. Hal tersebut disampaikan pada. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2004. A. (1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki. Hal ini terkait dengan tugas polisi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat lapisan bawah, sehingga menimbulkan celah untuk memanfaatkan hubungan itu untuk kepentingan pribadi. 1),pp. 1 berkas 37. Divhumas polri dipimpin oleh perwira tinggi polri berpangkat Inspektur Jenderal. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. 10. Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam penyelenggaraan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengeluarkan Peraturan. Fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, dari praktisi hukum sampai akademis bahkan masyarakat kebanyakan. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Visi & Misi; 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan NO. suatu perkara pidana yang merupakan implementasi dari fungsi Kepolisian tersebut dan amanat dari Pasal 6 ayat (1) UU No. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 504) diubah sebagai berikut:. 2 tahun 2002 yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka. membantu. 05Tugas dan Fungsi Kepolisian. KOMPAS. ke Bawah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 14. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12. 19 November 2019. Tugas dan Wewenang. Eryono, dan kawan-kawan, diterbitkan maklumat pergantian nama dari TKR menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) Nama TNI baru diresmikan oleh Presiden Sukarno pada 3 Juni 1947 untuk menggantikan TRI. b. Pada Tahun 2014, Jenderal Listyo Sigit Prabowo pernah mengawal Jokowi dan menjadi Ajudan Presiden hingga 2016. Ketentuan mengenai kode etik polisi tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Menurut Pasal 2 UU No. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang. 2022. Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Koordinasi . NOMOR 2 TAHUN 2002. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang berbunyi : a. 1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu. Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 44 / 1993 Pasal 216. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi di Indonesia berpatroli di jalan-jalan di Sumatera Barat. kode etik profesi. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta. Obor berwarna putih. Kepolisian ( serapan dari bahasa Belanda: politie) adalah badan petugas yang mewakili otoritas sipil pemerintah [1]. Polri bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat serta menegakkan hukum di Indonesia. KOMPAS. Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Presiden No. Tugas & Fungsi; 6. peraturan kepolisian negara republik indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik kepolisian negara republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala kepolisian negara republik indonesia, menimbang : a. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 disebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, sedangkan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik. 1. 3. T. Lembaga kepolisian merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan menurut Pasal 30 UUD 1945. Pol. kepri. Anggota Kepolisian Negara. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; 11. fungsi kepolisian. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni politeia dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatuA. com - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif. Suhendri, S. VlI/MPR/2000, dan Pasal 5 ayat (1) UU No. Pencabutan. 1972. 381 -3-REPUBLIK INDONESIA No. Sedangkan Peran fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. 2. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat. PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG. Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah. UU No. Tentara Nasional Indonesia D. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa ^Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 1 Artikel Skripsi. Polri adalah singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia, yang merupakan badan keamanan negara di Indonesia. Sedangkan Pasal 3: "(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam penyelenggaraan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang Fungsi dan Peran Polri. KOMPAS. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2012) Aspek Hukum Class Action Dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya Di Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2 Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi. Pol : Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang selanjutnya naskah dimaksud terkenal dengan Naskah Ikrar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta pedoman pengalamannya. bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini. Setiap kelompok manusia yang memulai merasakan perlunya keamanan, ketentraman, dan mempertahankan kehidupannya, pada saat itulah sebenarnya fungsi Polisi itu ada, tumbuh, dan Mengutip modul PPKN Kelas XII (2020), berikut peran dari Polri, Kejaksaan RI, dan KPK, tiga lembaga penegak hukum di Indonesia: 1. pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2001 2001 8 Inspektur Jenderal Polisi Drs. Kedudukan Kompolnas Dalam Pasal 2 Perpres tersebut dijelaskan mengenai kedudukan Kompolnas, yakni sebagai lembaga nonstruktural, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik. Organ Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia tidak selalu dipegang oleh organ polisi negara (Bambang Purnomo, 1988: 25). Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republi Indonesia untuk petama kali ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No. Dirangkum dari laman Humas Polri, tugas pokok, wewenang, peran, dan fungsi Polri diatur melalui Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. DATA PEJABAT STRUKTURAL PENGEMBAN FUNGSI PPID SATKER MABES POLRI BERDASARKAN PERKAP 6 TAHUN 2017. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan piranti lunak yang mengatur Hubungan Tata Cara Kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun dengan. NOMOR 2 TAHUN 2002. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa : “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakattentang Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepolisian ini, yang dimaksud dengan: 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. UmumSerta Perbendaharaan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pustaka Persada, Surabaya, 2009hal. 39 Tahun 2008 Pasal 9 terdiri atas unsur: Menteri sebagai pemimpin. Hal ini sesuia dengan yang diamanatkan pada : A. 2 Tahun 2002 mengenai fungsi Kepolisian. 2010. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 menjelaskan bila salah satu tugas polisi adalah: Penjaga keamanan. 3. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR. Namun pada 1 Juli terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1946 yang mengatur jika polri bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri. 2. Kep Kapolri Nomor: Kep/561/V/2017 Tanggal 31 Mei 2017 tentang Penggunaan Logo Tanda Kesatuan (TK) fungsi Sekretariat Umum di lingkungan Polri . 000 pasukan gabungan dari TNI, POLRI, SAR, DAMKAR dan dinas terkait disiagakan untuk menjaga kamtibmas saat arus mudik lebaran dan hari. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 2 Momo Kelana. Trunojoyo No. 1. 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan. Ketua Kompolnas Mahfud Md. , & Pane, Erina. 89-122; Noupal, Muhammad. Anggota Polri adalah. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12. 1. 1 Juli 2022 ini Polri merayakan HUT ke-76 Bhayangkara. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, di antaranya menjelaskan soal aturan kenaikan pangkat anggota Polri. Dalam Peraturan Kepolisian ini, yang dimaksud dengan: Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disebut dengan Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaga Kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Kompolnas ditetapkan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada. Berikut penjelasannya yang mengutip dari UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Latar Belakang Fungsi dari Kepolisian Republik Indonesia tercantum pada Pasal 5 dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat dari fungsi… Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan. 1. bahwa untuk mendukungan kelancaran tugas. A. DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA I. 3. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diubah sebagai berikut: 1. Dengan bergulirnya era reformasi di Indonesia, memunculkan tuntutan masyarakat agar Polri memisahkan diri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).